Tema Fellowship PINDAI

“Mengkritisi Kebijakan atau Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Indonesia”

Pelamar fellowship dapat membuat usulan topik liputan dengan mengacu minimal satu topik berikut:

  • Komersialisasi kesehatan
  • Mafia asuransi
  • Mafia farmasi
  • Hubungan Depkes dan industri kesehatan
  • Kartel dokter
  • Serbuan farmasi impor, dll.

***

Kesehatan publik di Indonesia adalah mandat konsitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang 12/2009, yang mewajibkan pemerintah memenuhi hak pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Amanat ini diantaranya telah dijalankan lewat program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang efektif sejak 2013 dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlaku sejak tahun ini. Ia dinilai satu kemajuan dalam jaminan layanan kesehatan bagi rakyat, betapapun program-program itu masih menuai kritik, terutama layanan kesehatan ini masih dalam kerangka asuransi sehingga rakyat harus membayar iuran untuk memperoleh manfaatnya. Kritik lain soal pelaksanaan program mulai dari hal yang bersifat teknis-administratif hingga persoalan diskriminasi dan ketidakseriusan rumahsakit yang telah ditunjuk pemerintah sebagai mitra.

Persoalan layanan kesehatan, bagaimanapun, tak sebatas penyediaan program layanan kesehatan gratis yang sebenarnya juga tak sepenuhnya gratis mengingat masih adanya kewajiban iuran. Lebih dari itu, rakyat Indonesia masih menghadapi persoalan yang lebih mendasar: komersialisasi kesehatan, mafia farmasi dan asuransi, kartel dokter dan peralatan kesehatan hingga perspektif pemerintah (dalam hal ini kementerian kesehatan dan dinas-dinas kesehatan) yang tidak berorientasi pelayanan. Dengan kata lain, persoalan sistem layanan kesehatan Indonesia tidak semata persoalan biaya layanan kesehatan yang cukup diselesaikan melalui Jamkesmas atau JKN.

Fungsi pers—sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan dan forum publik—sangat penting menyoroti masalah-masalah kesehatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini, melalui pelaporan secara mendalam, independen, bermartabat, utuh dan proporsional. Sikap kritis pers terhadap segala bentuk penyelewengan dari relasi-relasi kekuasaan baik oleh pemerintah, industri kesehatan, dan pihak-pihak dominan lain, dalam konteks ini, diharapkan tidak hanya meneropong persoalan-persoalan kesehatan yang bersifat permukaan, melainkan juga mampu mengungkap isu mendasar sehingga membuka mata publik tentang kebijakan, paradigma, dan hak atas kesehatan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s